PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Kegiatan yang digelar di Gedung Graha Pemuda Pangeran Singa Negara, Nipah-Nipah, Selasa (28/4/2026) tersebut dihadiri Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah Abidien Harum, Ketua TP PKK Kabupaten PPU, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program di lapangan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten PPU, Tita Deritayati, dalam keterangannya menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kader harus diiringi dengan penguatan sistem dan konsistensi implementasi program.

“Peningkatan kapasitas kader ini penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana ilmu dan pemahaman yang diperoleh benar-benar diterapkan di lapangan secara konsisten. Kita ingin kader tidak hanya paham, tetapi juga mampu mendampingi masyarakat secara efektif,” jelas Tita.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor, terutama dalam hal ketersediaan data yang akurat serta sinergi antar perangkat daerah.

“Permasalahan stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Data yang valid dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara terintegrasi, dengan peran kader sebagai ujung tombak di tingkat desa.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah Abidien Harum, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten PPU, Dewi Yuliana, serta Kepala Dinas PMD Provinsi Kaltim, Puguh Harjanto.

Meski berbagai program telah dijalankan, seperti intervensi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta optimalisasi posyandu, evaluasi terhadap dampak nyata program masih diperlukan secara terukur dan transparan.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU dituntut mampu menunjukkan capaian konkret dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tanpa penguatan pada aspek implementasi, peningkatan kapasitas kader dikhawatirkan hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak signifikan.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya. Namun, publik kini menantikan hasil nyata berupa penurunan angka stunting yang konsisten dan berkelanjutan di Kabupaten PPU.(ADV/DPMD Kabupaten PPU)