PENAJAM – Dalam upaya memperkuat sistem keamanan dan koordinasi lintas sektor, Bandar Udara Internasional Nusantara menggelar Airport Security Committee Meeting (Rapat Komite Keamanan Bandara) di Lounge VIP Terminal Bandar Udara Internasional Nusantara, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan operasional bandar udara berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan sipil.

Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian status pertanahan di kawasan Bandar Udara Internasional Nusantara.

Menurutnya, kepastian hukum atas lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pengembangan bandara di masa mendatang.

“Penyelesaian status lahan di wilayah bandara merupakan prioritas yang harus kita kawal bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita agar ke depan tidak ada hambatan yang dapat mengganggu operasional maupun aspek keamanan bandar udara,” jelas Tohar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Keamanan Bandar Udara Internasional Nusantara, Wahyu Subagyo, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Nusantara, menyatakan dukungannya terhadap percepatan penyelesaian status lahan di kawasan bandara.

Wahyu menjelaskan, proses penyelesaian status lahan saat ini masih berlangsung dan menjadi kewenangan instansi terkait, yakni Bank Tanah. Pihak bandara terus melakukan koordinasi serta memberikan dukungan agar proses tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah-langkah yang sedang dilakukan. Terkait penyelesaian status lahan, saat ini prosesnya masih berlanjut dan menjadi bagian dari tugas serta kewenangan Bank Tanah. Kami berharap proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya turut mendukung aspek keamanan, keselamatan, dan pengembangan bandar udara ke depan,” jelas Wahyu.

Menurutnya, kepastian status lahan memiliki keterkaitan erat dengan aspek keamanan kawasan bandar udara. Kejelasan batas wilayah dan status kepemilikan lahan akan mempermudah pengawasan area perimeter, pengendalian akses, serta meminimalkan potensi aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan.
Ia menambahkan, fungsi keamanan bandar udara tidak hanya berfokus pada pengamanan fasilitas dan area terbatas bandara, tetapi juga mencakup pencegahan terhadap tindakan melawan hukum, pengawasan akses keluar-masuk kawasan, perlindungan terhadap penumpang, personel, pesawat udara, serta berbagai fasilitas penunjang penerbangan lainnya.

Menurut Wahyu, penyelenggaraan keamanan bandar udara merupakan tanggung jawab bersama yang dijalankan melalui sistem pengamanan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, operator bandara, hingga masyarakat di sekitar kawasan bandara.

“Kami sepakat dengan arahan Pak Sekda. Secara teknis, penyelenggaraan keamanan bandar udara memang menjadi tanggung jawab otoritas keamanan bandara. Namun keberhasilan sistem keamanan tidak hanya ditentukan oleh petugas keamanan semata, melainkan juga oleh tingkat kesadaran seluruh pihak yang beraktivitas di lingkungan bandara,” ujarnya.

Wahyu menambahkan bahwa security awareness atau kesadaran keamanan merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan bandar udara yang aman dan kondusif. Setiap pemangku kepentingan diharapkan memiliki kepedulian untuk mengenali potensi ancaman, mematuhi prosedur keamanan, serta turut menjaga ketertiban di kawasan bandara.

“Keamanan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan seluruh pihak terhadap prosedur keamanan, maka semakin kuat pula sistem perlindungan yang dapat dibangun untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan,” tambahnya.

Rapat Komite Keamanan Bandara tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam menghadapi dinamika keamanan penerbangan yang semakin kompleks. Selain itu, seluruh pihak juga mendukung percepatan penyelesaian status lahan di kawasan bandara guna mewujudkan operasional Bandar Udara Internasional Nusantara yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. (Hms05/IP*)