PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pengalokasian anggaran daerah pada tahun mendatang yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PPU di Ruang Rapat Lantai III DPRD PPU, Jumat (20/11/2026).

Rapat paripurna dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Ketua DPRD PPU Raup Muin, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tercatat sebanyak 24 anggota DPRD turut mengikuti jalannya rapat paripurna tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama-sama menyelesaikan tahapan pembahasan KUA-PPAS 2027 hingga penandatanganan nota kesepakatan.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah bersama-sama menyukseskan proses pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 hingga penandatanganan nota kesepakatan bersama,” ucapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai tugas serta kewenangan masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.
Mudyat menjelaskan, KUA-PPAS 2027 merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan.
Ia juga menyoroti adanya penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sebagaimana tertuang dalam surat Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tertanggal 29 September 2026 Nomor S-95/PK/2026 perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.
Penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) tersebut berdampak pada kebutuhan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang sebelumnya telah dituangkan dalam rancangan KUA-PPAS pada masing-masing perangkat daerah.
Menurut Mudyat, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja, mengingat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup besar.
“Belanja daerah harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan investasi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan iklim investasi, dunia usaha, dan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Ia berharap berbagai kebijakan tersebut mampu memperkuat kesiapan Kabupaten PPU dalam menyongsong perannya sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Adapun berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2027, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,533 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,713 triliun.
Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp380 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp180 miliar.
Dengan komposisi tersebut, defisit belanja daerah sebesar Rp180 miliar direncanakan dapat ditutup melalui pembiayaan netto, sehingga struktur APBD 2027 berada dalam posisi berimbang.
Di akhir sambutannya, Mudyat berharap pembahasan lanjutan KUA-PPAS dapat terus dilakukan dalam suasana kebersamaan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak memastikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan serta kemampuan fiskal daerah.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini menjadi tahapan penting sebelum memasuki pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab dan DPRD PPU diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten PPU. (ADV)
![]()



Tinggalkan Balasan