PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mendampingi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, serta Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Kaltim Syarifah Suraidah, meninjau lokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Rabu (17/9/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang tersebar di kabupaten/kota, termasuk di PPU dengan alokasi 150 unit di 54 desa/kelurahan.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan menyambangi rumah warga penerima manfaat sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat.
Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud menyampaikan bahwa program ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan penyediaan 3 juta rumah di seluruh Indonesia, dengan prioritas pada rumah tidak layak huni.
“Program ini bagian dari kewajiban pemerintah provinsi dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus mendukung program pemerintah pusat untuk menyediakan 3 juta rumah. Fokus utamanya adalah memperbaiki rumah tidak layak huni di daerah yang memenuhi kriteria sesuai verifikasi Dinas PUPR,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, selain dari Pemprov Kaltim, program rehabilitasi rumah juga mendapat dukungan dari DPR RI, dengan total sekitar 1.500 unit rumah bagi masyarakat Kaltim. Program tersebut kemudian disinergikan dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota agar manfaatnya merata.

“Banyak program juga berasal dari pemerintah pusat dan DPR RI. Untuk Kaltim jumlahnya kurang lebih 1.500 unit, yang kemudian dikaitkan dengan program provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya agar pemerataan pembangunan rumah layak huni benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Adapun anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2025 sebesar Rp25 juta per unit, dan pada 2026 meningkat menjadi Rp35 juta per unit.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Kaltim, Bupati PPU, Wakil Ketua DPRD PPU, jajaran Dinas PUPR Provinsi Kaltim dan Kabupaten PPU, Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim, serta pihak terkait lainnya.
(hms19/ADV)
![]()



Tinggalkan Balasan