Disdukcapil PPU Pastikan Peserta Itsbat Nikah Massal Dapat Kepastian Administrasi Kependudukan

PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) turut berperan dalam memberikan kepastian administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui program Itsbat Nikah Massal yang digelar di Kantor KUA Kecamatan Penajam, Petung, Senin (21/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten PPU melalui Disdukcapil bersama Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama PPU. Sebanyak 15 pasangan mengikuti prosesi pernikahan massal setelah sebelumnya memperoleh putusan itsbat dari Pengadilan Agama.

Bupati PPU Mudyat Noor memberikan ucapan selamat kepada pasangan nikah massal di PPU.

Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, mengatakan program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengesahan status perkawinan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh dokumen administrasi kependudukan yang sesuai dengan status perkawinannya.

“Disdukcapil dalam kegiatan ini mendukung dari sisi administrasi kependudukan. Setelah status perkawinan mendapatkan kepastian hukum, masyarakat akan lebih mudah melakukan pembaruan data kependudukan dan memperoleh dokumen administrasi yang sesuai,” kata Waluyo.

Menurutnya, pencatatan perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen kependudukan, khususnya Kartu Keluarga (KK) dan dokumen kependudukan anggota keluarga.

Dengan adanya legalitas perkawinan, kata Waluyo, data keluarga dapat diperbarui sehingga status suami, istri maupun anak tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan.

“Ini penting karena dokumen kependudukan menjadi dasar masyarakat dalam mendapatkan berbagai pelayanan publik. Kami ingin memastikan setelah proses itsbat dan pencatatan perkawinan selesai, administrasi kependudukan masyarakat juga dapat tertib,” ujarnya.

Waluyo menambahkan, sinergi antara Disdukcapil, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama menjadi langkah penting untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu mengurus berbagai kebutuhan administrasi secara terpisah apabila pelayanan dapat dilakukan secara terkoordinasi antarlembaga.

“Kolaborasi seperti ini tentu sangat membantu masyarakat. Harapan kami, masyarakat yang mengikuti program ini benar-benar mendapatkan kepastian, bukan hanya dari sisi hukum perkawinan, tetapi juga dari sisi administrasi kependudukannya,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat yang telah mengalami perubahan status perkawinan agar segera melakukan pembaruan data kependudukan kepada Disdukcapil.

“Kalau sudah ada perubahan status perkawinan, segera laporkan dan lakukan pembaruan dokumen kependudukan. Jangan sampai data perkawinan sudah berubah tetapi dokumen kependudukannya belum diperbarui,” pesan Waluyo.

Pemkab PPU, lanjutnya, akan terus mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang mudah diakses masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.

“Prinsipnya kami siap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan. Dengan data kependudukan yang tertib dan akurat, masyarakat juga akan lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah,” pungkasnya. (ADV/Disdukcapil PPU)

Loading

Komentar

Tinggalkan Balasan