BPBD PPU Dorong Penguatan Kelembagaan untuk Hadapi Potensi Bencana

PENAJAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong penguatan kelembagaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah setempat.

Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur ke BPBD Kabupaten PPU, Rabu (7/10/2026).

Kepala pelaksana BPBD Kabupaten PPU, Nurlaila saat menerima jajaran Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Rabu, (7/10/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, Nurlaila, mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan agar BPBD memiliki kapasitas yang semakin baik dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga penanganan pascabencana.

“Pertemuan ini membahas penguatan kelembagaan BPBD, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi hingga sarana dan prasarana kebencanaan,” kata Nurlaila kepada media ini, Rabu (7/10/2026).

Menurut Nurlaila, tantangan penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan yang menyeluruh. Tidak hanya personel yang harus memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi juga diperlukan dukungan peralatan serta sistem kerja yang mampu menunjang kecepatan respons ketika terjadi bencana.

Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian BPBD PPU. Personel di lapangan dituntut mampu bekerja secara cepat, tepat dan terukur, sekaligus memperhatikan aspek keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain SDM, BPBD juga memandang dukungan sarana dan prasarana sebagai kebutuhan penting. Ketersediaan kendaraan operasional, peralatan penanganan bencana, perlengkapan evakuasi serta sarana komunikasi menjadi bagian yang menunjang mobilitas dan respons petugas di lapangan.

“Dengan dukungan SDM dan sarana prasarana yang memadai, tentu kemampuan kita dalam merespons kejadian bencana akan semakin baik,” ujarnya.

Nurlaila menambahkan, penguatan kelembagaan juga perlu didukung dengan regulasi yang dapat memperjelas peran dan koordinasi dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut penting mengingat penanganan bencana melibatkan banyak unsur, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, TNI, Polri, dunia usaha maupun masyarakat.

Menurutnya, BPBD tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan harus dibangun melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor sehingga setiap unsur memiliki peran yang jelas ketika terjadi kondisi darurat.

Melalui penguatan tersebut, BPBD PPU berharap dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan respons cepat terhadap berbagai kejadian bencana.

“Kami ingin BPBD PPU semakin kuat dan siap dalam menjalankan tugas. Tujuannya tentu untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat ketika menghadapi bencana,” pungkas Nurlaila.(ADV/BPBD Kabupaten PPU)

Loading

Komentar

Tinggalkan Balasan