Jangan Biarkan Rimba Tumbang demi Untung Segelintir Orang

Penulis : Zagita Amanda
(Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman).
zagitaamanda1127@gmail.com

Langit Kalimantan kembali menjadi korban. Asap pekat mengepung pemukiman warga akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Merampas hak dasar yang kian langka yakni udara bersih. Di beberapa lokasi, kualitas udara terpantau menurun drastis. Ibu Kota Nusantara (IKN), Samboja, Berau, dan Kutai Kartanegara masuk kategori “Tidak Sehat”, dengan indeks 196 menurut data ISPUnet.

Zagita Amanda
(Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman).

Warga setempat merasakan dampak langsung dari peristiwa ini. Institusi pendidikan harus beralih sementara menerapkan pembelajaran jarak jauh demi keselamatan peserta didik. Tak hanya itu, sebanyak 409 penerbangan di wilayah Kalimantan juga ikut terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar bencana alam sementara, melainkan persoalan serius yang merugikan masyarakat luas.

Karhutla tidak hanya mengganggu aktivitas pendidikan dan transportasi. Asap karhutla turut mengganggu kesehatan masyarakat. Dinas kesehatan Kota Samarinda mencatat kenaikan kasus ISPA sebesar 30 persen dengan total 8.609 kasus. Data ini memperlihatkan  masyarakat menjadi korban paling menderita setiap bencana karhutla terjadi.

Diperparah dengan kegiatan ekonomi yang ikut terkendala. Karena itu, karhutla tidak dapat dipandang sebagai bencana musiman biasa. Melainkan persoalan krisis lingkungan yang terus berulang. Jika kondisi ini dibiarkan, masyarakat akan menanggung dampak yang sama dari tahun ke tahun.

Di Kalimantan, kebakaran hutan sering dimulai dari lahan gambut yang cepat terbakar ketika kering. Gambut mengandung bahan organik dan karbon dihasilkan dari tumpukan sisa tumbuhan selama ribuan tahun. Itulah yang membuat api melaju cepat dan susah dipadamkan karena telah merambat ke dalam tanah.

Pembukaan lahan dan pembuatan kanal menguras air tanah, memperparah kondisi tersebut. Kesulitan pemadaman menunjukkan karhutla tidak dapat diatasi dengan tindakan darurat saja. Pencegahan karhutla harus dimulai dari perbaikan pengelolaan lahan sejak awal.

Tim Advokasi untuk Keselamatan Rakyat (TAKAR) Universitas Mulawarman menemukan sekitar 69 persen dari 16.865 hektare lahan yang terbakar berada di wilayah konsesi perusahaan. Temuan mereka memperkuat dugaan bahwa karhutla berkaitan dengan tata kelola lahan yang lemah.

Kelemahan itu menandakan negara belum menjalankan kewajiban menjaga kepatuhan korporasi dengan baik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika pola seperti ini terus dibiarkan, warga akan terus menderita dan pihak yang diuntungkan justru korporasi besar. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat pengawasan secara nyata, bukan hanya sekadar formalitas di atas dokumen.

Karhutla tidak akan pernah selesai jika penanganan pemerintah masih bersifat reaktif. Sejak bulan Mei, BMKG telah memperingatkan akan datang dampak El Nino yang lebih kuat. Mereka mencatat lonjakan titik panas mencapai 1.600, jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, respon pemerintah terhadap peringatan BMKG belum maksimal. Upaya pemerintah lebih menyerupai pereda sementara ketika api telah menyebar luas. Langkah penanganan seperti modifikasi cuaca dan water bombing dinilai tidak efektif. Ketidaksiapan ini mencerminkan komitmen negara yang masih setengah hati.

Langkah kontradiktif seperti pembubaran lembaga restorasi gambut dan pemotongan anggaran pencegahan bencana menunjukkan bahwa pencegahan belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, pemerintah kewalahan menghadapi bencana ini. APBN terkuras bahkan turut membebani masyarakat. Seharusnya, penanganan karhutla dilakukan dengan langkah proaktif antara pemerintah dan korporasi yang memiliki tanggung jawab atas wilayah konsesinya. Tanggung jawab harus dimulai dari tahap pengelolaan lahan, pemulihan gambut, pengawasan internal, hingga pencegahan kebakaran.

Pencegahan dapat dilakukan dengan mitigasi memulihkan ekosistem gambut secara ilmiah. Upaya konkret meliputi menutup kanal, membasahi lahan gambut, serta menanam vegetasi khas gambut secara konsisten. Pencegahan ini wajib dijalankan oleh perusahaan pemegang izin dengan dasar asas strict liability, yang menegaskan bahwa pengelola lahan memiliki tanggung jawab mutlak atas kerugian dan kerusakan lingkungan yang terjadi di area konsesi tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur kelalaian.

Dalam penerapannya, ketika terdapat kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang berisiko tinggi seperti membuka lahan dengan membakar, pihak pengelola wajib bertanggung jawab secara langsung tanpa memandang apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.  Pemerintah harus menegakkan sanksi administratif yang tegas bagi pelaku yang melanggar mulai dari pemantauan, pembekuan, hingga pencabutan izin secara permanen. Hal ini penting untuk diterapkan agar penegakan hukum yang selama ini hanya sekadar formalitas dapat memberikan efek jera.

Asas strict liability erat kaitannya dengan penegakan hukum di ranah hukum perdata. Pihak korporasi wajib memberikan ganti rugi finansial atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kepada negara. Dalam pasal 1365 KUHPerdata telah ditegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Akan tetapi, dalam asas strict liability penggugat tidak perlu membuktikan kelalaian korporasi. Membuktikan bahwa kerusakan telah terjadi dan ada hubungan sebab-akibat dari kegiatan korporasi tersebut sudah cukup. Tak hanya ganti rugi dengan membayar denda saja, korporasi juga diwajibkan mendanai pemulihan ekosistem yang rusak agar kembali seperti semula.

Pada akhirnya, kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan bukti nyata lemahnya komitmen pemerintah. Selama penanganan hanya berfokus pada respon darurat saat asap telah menyebar luas, masyarakat akan menjadi pihak yang terus dirugikan.

Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas melalui langkah sistematis, dan penegakan hukum yang memberikan efek jera bukan hanya pada pelaku di lapangan, tetapi juga korporasi besar. Jangan biarkan rimba Kalimantan terus tumbang dan ruang hidup masyarakat dikorbankan demi keuntungan segelintir korporasi. (*)

Loading

Komentar

Tinggalkan Balasan