PENAJAM – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nurlaila, mengikuti rapat koordinasi evaluasi penanganan dampak El Nino dan perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Kantor Bupati PPU, Senin (19/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Pemkab PPU memutuskan memperpanjang status siaga darurat bencana hingga 31 Desember 2026, dari jadwal semula 31 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrem, meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak kekeringan yang menyebabkan keterbatasan akses air bersih.
Sekda PPU, Tohar, menegaskan bahwa kendali operasi penanganan bencana di lapangan berada di bawah komando Kepala Pelaksana BPBD untuk mempercepat respons dan menghindari hambatan birokrasi.

“Seluruh kendali operasi di lapangan didelegasikan kepada Kepala Pelaksana BPBD. Tidak boleh ada penundaan tindakan hanya karena menunggu perintah kepala dinas atau camat,” tegas Tohar.
Rapat juga menekankan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Aparat wilayah bersama TNI-Polri diminta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, sementara dugaan kesengajaan dalam kejadian karhutla akan ditelusuri bersama aparat penegak hukum.
Untuk mendukung penanganan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan bagi kebutuhan operasional BPBD dan pemadam kebakaran. Perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan juga diimbau melengkapi sarana pemadam internal serta membantu penanganan kebakaran di wilayah sekitar.
Karhutla dan kekeringan turut berdampak pada perekonomian serta kesehatan masyarakat akibat kerusakan lahan perkebunan dan paparan asap. Evaluasi kualitas udara juga menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah perlindungan di sektor pendidikan, termasuk kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Melalui rakor ini, BPBD PPU diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama masa siaga darurat. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada akhir Desember 2026. (ADV/BPBD Kabupaten PPU)
![]()



Tinggalkan Balasan