PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terus mendorong penataan pelabuhan dan kampung nelayan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan kawasan pesisir.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat citra PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, penataan sejumlah pelabuhan kini menjadi salah satu agenda yang dibahas pemerintah daerah. Pelabuhan dinilai memiliki peran strategis karena tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari wajah daerah yang dapat mencerminkan kemajuan pembangunan.
“Termasuk yang kami lagi rapatkan itu penataan pelabuhan-pelabuhan. Karena kita berpikir itu sudah menjadi wajahnya Penajam,” kata Mudyat, Senin, (16/10/2026).
Menurutnya, keberadaan PPU yang berdekatan dengan kawasan IKN menjadi momentum untuk membenahi berbagai infrastruktur dan kawasan strategis, termasuk wilayah pesisir. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih teratur, nyaman, dan mendukung kegiatan masyarakat.
Selain pelabuhan, Pemkab PPU juga mendorong penataan kampung nelayan di sejumlah wilayah pesisir, di antaranya Kecamatan Babulu, Waru, dan Penajam. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat pesisir agar lebih tertata dan memiliki fasilitas yang mendukung aktivitas sehari-hari.
Mudyat menjelaskan, rencana tersebut berkaitan dengan program Kampung Nelayan Pesisir (KNP) yang dibahas bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pembenahan kawasan permukiman nelayan secara lebih terarah.
Penataan kampung nelayan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik kawasan, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan. Dengan lingkungan yang lebih tertata dan dukungan fasilitas yang memadai, aktivitas masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih baik.
Dalam pembahasan program tersebut, Mudyat menyebut terdapat lima lokasi yang tercantum dalam surat kementerian. Sejumlah lokasi dilaporkan telah memasuki tahap kontrak, sementara rencana pengalihan salah satu lokasi ke Desa Jenebora masih dalam proses.
Rencana pengalihan tersebut berkaitan dengan kesiapan lahan yang direncanakan melalui kerja sama dengan Bank Tanah. Karena itu, pemerintah daerah masih perlu memastikan perkembangan setiap lokasi berdasarkan tahapan administrasi dan ketentuan yang berlaku.
“Kita mau coba tata biar rapi karena saya bilang ini adalah wajahnya, gerbangnya IKN,” ujarnya.
Mudyat menegaskan, penataan kawasan pesisir perlu dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pelabuhan memiliki fungsi penting dalam menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi, sedangkan kampung nelayan menjadi ruang hidup masyarakat yang perlu mendapat dukungan infrastruktur dan lingkungan yang layak.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam merealisasikan rencana tersebut. Kesiapan lahan, kepastian pelaksanaan kontrak, serta kelengkapan administrasi perlu dipastikan agar program dapat berjalan sesuai tahapan.
Melalui penataan pelabuhan dan kampung nelayan, Pemkab PPU berharap kawasan pesisir dapat berkembang lebih baik, baik dari sisi infrastruktur maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Pembenahan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan PPU menghadapi perkembangan kawasan IKN.
Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terarah, kawasan pesisir diharapkan tidak hanya menjadi pintu masuk dan pusat aktivitas masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat identitas PPU sebagai daerah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan.(ADV)
![]()


Tinggalkan Balasan