Persoalan Alih Fungsi Lahan Pangan Membutuhkan Ketegasan Kebijakan

Oleh: Siti Arupah, S.Pi.
(Perhati Kebijakan Pendidikan dan Lingkungan)

Ratusan hektare lahan pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), dilaporkan telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet. Kondisi tersebut terutama terjadi di Kecamatan Babulu yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan lumbung padi di Kaltim.

Siti Arupah, S.Pi.
(Perhati Kebijakan Pendidikan dan Lingkungan)

Alih fungsi lahan pertanian menjadi persoalan serius karena berpotensi mengancam keberlanjutan produksi pangan daerah. Jika tidak dikendalikan secara tegas, penyusutan lahan produktif dapat berdampak terhadap kemampuan daerah dalam mempertahankan ketahanan pangan, bahkan meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Kepala Dinas Pertanian PPU, Rozihan Asward, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga keberadaan lahan pertanian melalui edukasi kepada petani dan pengawasan secara intensif.

Pemerintah pusat juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemkab PPU pun telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan alih fungsi lahan pertanian.

Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut perlu diikuti dengan implementasi dan penegakan hukum yang nyata. Sebab, persoalan alih fungsi lahan tidak cukup diselesaikan melalui imbauan dan edukasi kepada petani semata. Pengawasan dan penindakan juga harus menyasar seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemilik modal maupun korporasi yang melakukan perubahan fungsi lahan.

Imbauan tanpa pengawasan dan sanksi yang jelas berpotensi kehilangan daya tekan. Apalagi, alih fungsi lahan tidak selalu terjadi karena keputusan petani secara individual, tetapi juga berkaitan dengan tekanan ekonomi, ekspansi perkebunan, kepentingan investasi, serta lemahnya pengendalian tata ruang.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang berlaku sejak 4 Februari 2026 dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019.

Regulasi tersebut memperkuat pentingnya pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui sinkronisasi data, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perlindungan lahan pangan bukan sekadar mempertahankan garis kawasan pertanian di atas peta. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana negara memastikan kesesuaian data spasial, kondisi fisik lahan, tata ruang, kebutuhan pembangunan, serta kepentingan ketahanan pangan berjalan secara beriringan.

Negara harus hadir memastikan lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan tidak dengan mudah dialihkan untuk kepentingan lain. Setiap keputusan perubahan tata ruang harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan produksi pangan dan kehidupan petani.

Jika regulasi hanya berhenti pada tataran administratif, sementara praktik alih fungsi terus berlangsung, maka perlindungan lahan pertanian akan sulit diwujudkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi lahan secara menyeluruh, memperkuat pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap tata ruang, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Akar Persoalan Tata Kelola Lahan

Persoalan alih fungsi lahan juga tidak dapat dilepaskan dari sistem tata kelola sumber daya agraria yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan investasi. Ketika penguasaan lahan semakin terkonsentrasi pada pemilik modal, posisi petani kecil menjadi rentan.

Nilai ekonomi lahan yang terus meningkat, sementara kesejahteraan petani belum sepenuhnya terjamin, dapat mendorong pemilik lahan untuk mengubah fungsi sawah menjadi perkebunan yang dianggap lebih menguntungkan.

Dalam kondisi seperti ini, perlindungan lahan pertanian tidak cukup hanya dengan melarang perubahan fungsi lahan. Pemerintah juga harus memastikan petani memperoleh kepastian usaha, akses permodalan, ketersediaan sarana produksi, jaminan pemasaran hasil panen, serta harga jual yang layak.

Tanpa keberpihakan terhadap kesejahteraan petani, kebijakan perlindungan lahan berisiko hanya menjadi aturan di atas kertas.

Perspektif Islam dalam Pengelolaan Lahan

Dalam perspektif Islam, tanah dan sumber daya alam merupakan amanah yang pengelolaannya harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Islam mengatur kepemilikan harta dengan membedakan kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Sumber daya yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh segelintir pihak sehingga menghalangi kepentingan masyarakat luas.

Rasulullah SAW bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Hadis tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan kepemilikan umum dan pengelolaan sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai raa’in atau pengurus urusan rakyat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari).

Prinsip tersebut menegaskan bahwa penguasa tidak cukup hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, dapat terpenuhi secara layak.

Pengelolaan lahan harus diarahkan untuk mencegah penumpukan penguasaan tanah, eksploitasi, dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Negara juga berkewajiban memastikan sumber daya strategis dikelola untuk kepentingan publik, bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan ekonomi.

Politik Ekonomi Islam sebagai Penyangga Pertanian

Dalam sistem Islam, pertanian merupakan sektor strategis yang mendapat perhatian serius dari negara. Kedaulatan pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian negara sehingga pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung sepenuhnya pada impor.

Pengelolaan pertanian dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan melalui pemanfaatan teknologi pertanian, riset dan inovasi, penyediaan benih unggul, pupuk, obat-obatan pertanian, serta pendampingan kepada petani. Negara juga memberikan dukungan permodalan kepada petani yang membutuhkan agar mereka mampu meningkatkan hasil produksi.

Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan area pertanian, antara lain dengan menghidupkan tanah yang tidak produktif dan mendistribusikan lahan yang berada dalam kewenangan negara kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

Prinsip ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan tanah agar memberikan nilai produktif dan manfaat bagi masyarakat.

Negara juga perlu memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, termasuk inovasi pupuk dengan bahan baku alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Selain itu, distribusi pupuk harus diawasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang membebani petani.

Dalam konsep tersebut, negara harus memiliki data yang akurat mengenai inventarisasi lahan, kondisi sumber daya pertanian, profil petani, kebutuhan produksi, hingga distribusi hasil panen. Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ketegasan Hukum dan Keberpihakan kepada Petani

Pengendalian alih fungsi lahan juga membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Setiap dugaan pelanggaran harus melalui tahapan pemeriksaan, pembuktian, dan penetapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, sanksi memiliki fungsi zawajir, yakni memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang, serta jawabir, yakni menjadi bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lahan pangan tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan. Penegakan hukum harus berlaku adil, baik terhadap individu maupun korporasi, dengan memperhatikan jenis pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Pada akhirnya, perlindungan lahan pertanian bukan semata-mata persoalan mempertahankan luasan sawah, melainkan menyangkut masa depan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan kedaulatan daerah.

Modernisasi pertanian dan pembangunan ekonomi seharusnya tidak mengorbankan keberadaan lahan produktif. Petani lokal harus tetap memiliki kepastian atas tanah, benih, sarana produksi, dan hasil panennya. Jangan sampai sawah yang selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan masyarakat justru kehilangan fungsinya karena tekanan kepentingan ekonomi dan ekspansi perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur. Perlindungan lahan pangan harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, pengawasan menyeluruh, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan petani.

Sebab, menjaga lahan pertanian hari ini berarti menjaga ketersediaan pangan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.(*)

Loading

Komentar

Tinggalkan Balasan