DPMD PPU Gelar Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Perkuat Kapasitas Aparatur

BALIKPAPAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam mengelola pengadaan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026), tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar.

Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati saat memberikan sambutan pada giat bimtek desa, Kamis, (12/11/2026).

Bimtek diikuti 88 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, serta kepala urusan (KAUR) dan kepala seksi (KASI) yang membidangi pengadaan barang dan jasa dari empat kecamatan di Kabupaten PPU.

Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati,  dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan bimtek merupakan bagian dari upaya pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa, khususnya dalam memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemahaman terhadap tata cara pengadaan sangat penting agar pemerintah desa mampu menjalankan setiap tahapan kegiatan secara tepat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Selain meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur, bimtek ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai tahapan pengadaan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi serta memitigasi risiko kesalahan administrasi, dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ungkap Tita.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut aparatur desa semakin memahami aturan dan prosedur pengadaan, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sementara itu, Sekda PPU, Tohar, dalam arahannya menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa.

Ia mengingatkan agar seluruh proses pengadaan terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran yang telah ditetapkan. Pengadaan tidak boleh dilakukan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan dengan anggaran.

“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegasnya.

Tohar menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan merupakan bagian dari implementasi perencanaan pembangunan desa yang telah dituangkan dalam RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Karena itu, kepala desa dan seluruh perangkatnya harus memahami keterkaitan setiap tahapan tersebut agar belanja desa benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi dan dokumentasi dalam setiap kegiatan pengadaan. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, perkembangan pekerjaan hingga dokumen pendukung pembayaran kepada penyedia barang dan jasa harus dipastikan tersedia dengan baik.

“Pastikan kegiatan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga progres pekerjaannya. Dokumentasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program maupun pembayaran kepada penyedia jasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tohar turut menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang berdampak terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan desa. Ia menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa (DD) untuk PPU pada 2027 diperkirakan turun dari sekitar Rp25 miliar menjadi Rp9 miliar.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu disikapi pemerintah desa dengan memperkuat penentuan skala prioritas serta menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan pembangunan.

Melalui bimtek yang diselenggarakan DPMD PPU ini, diharapkan aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan pemahaman teknis, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta menjalankan pengadaan barang dan jasa secara profesional.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran desa dapat berlangsung lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ADV/DPMD Kabupaten PPU)

Loading

Komentar

Tinggalkan Balasan