BALIKPAPAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, khususnya dalam memahami mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang diikuti 88 peserta dari seluruh desa di Kabupaten PPU. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Mahakam Swiss-Belhotel Balikpapan tersebut resmi ditutup Bupati PPU, H. Mudyat Noor, Jumat malam (13/11/2026).

Kepala DPMD Kabupaten PPU dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
” Melalui kegiatan ini, diharapkan para kepala desa dan perangkat desa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi maupun risiko dalam pengelolaan keuangan desa,” harapnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi penting agar setiap kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Sementara itu, Bupati PPU Mudyat Noor dalam sambutannya menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di desa harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, skala prioritas, serta manfaat yang dihasilkan.
Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah desa dituntut semakin cermat dan bijaksana dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan.
“Efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi bagaimana kita melaksanakan pembangunan dengan anggaran yang tersedia secara lebih cerdas, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang maksimal,” tegas Mudyat.
Ia mengingatkan agar pemerintah desa tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa hanya karena kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas tahunan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Setiap pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata, urgensi, skala prioritas, serta dampak yang dihasilkan. Pemerintah desa juga diminta menghindari belanja yang kurang mendesak dan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Selain tata kelola pengadaan, Mudyat juga mendorong seluruh kepala desa agar mampu mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing, baik sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan maupun kerajinan khas desa.
Potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi desa.
Bupati juga meminta para camat dan perangkat daerah terkait untuk terus memberikan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan kepada pemerintah desa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten PPU turut menyampaikan apresiasi kepada DPMD selaku penyelenggara serta seluruh 88 peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimtek tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten I Setkab PPU, Nicko Herlambang, Kepala Bapenda, Tur Wahyu, Kepala Inspektorat, Budi Santoso, Plt. Kepala Bappelitbang, Ade Embong, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten PPU.(ADV/DPMD Kabupaten PPU)
![]()



Tinggalkan Balasan