Pemda PPU Siap Dukung Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan kesiapan mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak terlantar, termasuk percepatan proses perwalian hukum dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Komitmen tersebut sejalan dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani Pemerintah Provinsi Kaltim bersama 10 pemerintah kabupaten/kota dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim, termasuk pemerintah Kabupaten PPU yang dihadiri langsung Bupati PPU, Mudyat Noor, di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

“Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” kata Mudyat Noor usai penandatanganan kesepakatan ini.

Pemda PPU Siap Dukung Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar, Selasa, (17/11/2026)

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memastikan anak-anak terlantar memperoleh hak-haknya, mulai dari identitas kependudukan, pendidikan, kesehatan hingga perlindungan hukum.

Pemkab PPU memandang program tersebut sebagai upaya penting yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pendataan anak terlantar secara akurat, serta penanganan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, khususnya anak-anak terlantar.

Menurutnya, kesepakatan tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret, termasuk memastikan setiap anak mendapatkan dokumen kependudukan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kepastian perlindungan hukum.

“Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” tegas Rudy.

Ia juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk partisipasi BUMD dan perusahaan swasta untuk mendukung program perlindungan sosial bagi anak-anak terlantar.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang masih dihadapi anak-anak terlantar adalah belum terpenuhinya identitas hukum akibat proses penetapan wali yang belum tuntas.

Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, khususnya dalam mempercepat proses perwalian sehingga anak-anak dapat memperoleh dokumen kependudukan dan mengakses berbagai layanan publik.

Sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat validasi data, mekanisme penanganan, serta membuka peluang dukungan perusahaan melalui program beasiswa dan fasilitas kesehatan.

Dengan adanya kesepakatan ini, Pemkab PPU diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah perlindungan anak secara terpadu bersama pemerintah provinsi dan instansi terkait. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (ADV).

Loading

Komentar

Tinggalkan Balasan